Selasa, 26 November 2019

Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Bakal Layani Pengurusan Paspor

"Mal Service Publik Banyuwangi Akan Layani Pengurusan Paspor , Banyuwanti - Mal Service Publik Kabupaten Banyuwangi akan sesegera layani pengurusan paspor dalam tempo dekat ini. Dengan Kementerian Hukum dan HAM, kami terus kerja perdalam proses itu, kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dalam rilis yang diterima, Selasa, 7 Agustus 2018. Dalam dua hari terakhir, rapat teknis terkait hal itu terus dikebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto kemarin telah ada ke Banyuwangi, dan hari ini dilanjutkan Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia. Rapat dengan diselenggarakan di kantor Bupati Banyuwangi, Selasa ini. ”Kemenkumham bergerak cepat setelah kami beri pendapat melalui surat waktu kemarin. Kami berterima kasih pada pemerintah pusat yang terus memberikan suport pemda mewujudkan service publik yang mudah dan nyaman bikin masyarakat,” papar Anas. Kerja sama service instansi vertikal dengan pemda, sambung Anas, akan membantu masyarakat mendapatkan service publik yang efisien dan efektif. ”Kami akan fasilitasi tempat dan jaringan. Sistemnya tentu masih dari Kemenkumham karena paspor memang pakai pola istimewa,” tuturnya. Saat ini, Mal Service Publik Banyuwangi telah layani 173 dokumen/perizinan. Mal service publik pertama di Indonesia yang dibikin pemerintah kabupaten itu resmi kerja 6 Oktober 2017 itu. Staf Ahli Kemenkumham Asep Kurnia menerangkan, teamnya langsung bergerak cepat wujudkan service paspor di Mal Service Publik Banyuwangi. ”Paling lama satu bulan ini, keinginan paspor diintegrasikan dengan service lain di Mal Service Publik Banyuwangi. Ini hari kami turun lihat tempat dari sana sekalian menyiapkan pola dan alat untuk pengurusan paspor,” papar Asep. Ini ialah tindak lanjut dari kunjungan rombongan Menteri Pemberdayaan Piranti Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sehari awalannya, Senin kemarin, 6 Agustus 2018. Service paspor di Mal Service Publik itu akan melengkapi service keinginan paspor yang telah ada dan bisa jadi pilihan bikin warga di Kantor Unit Service Paspor (ULP) Kantor Imigrasi di tempat Ketapang, Banyuwangi. "" "

Selasa, 05 November 2019

AS Minta WTO Denda Indonesia Tiga Ekonom Ini Sarankan Negosiasi

"AS Minta WTO Denda Indonesia, Tiga Ekonom Ini Sarankan Negosiasi , Jakarta - Beberapa ekonom kompak berpendapat bila pemerintah Indonesia harus menempuh negosiasi dalam mengmelawan gertakan Amerika Serikat. Awalannya, Amerika resmi meminta Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO menjatuhi ragu sebesar US$ 350 juta atau sama juga dengan Rp 5 triliun pada Indonesia. BACA: AS Minta WTO Denda Indonesia, Apindo: AS Tidak Bisa Semena-mena Perkuat potensi diplomasi, kata Bayu Krisnamurti, ekonom yang Sisa Wakil Menteri Perdagangan waktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, waktu dijumpai sesudah acara seminar nasional Mempelajari Model Konsumsi Pangan Indonesia Waktu Depan dengan Perhimpunan Ekonom Pertanian Indonesia di Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. Bukan hanya diplomasi, Bayu meminta usaha ini disertai dengan penguatan pandangan pada pasar internasional. Ini memiliki arah agar Indonesia tidak ketergantungan yang tinggi pada satu pasar seperti Amerika. Kalaupun ingin memproteksi produk lokal dengan batasi impor, Bayu meminta instrumen yang digunakan semestinya sesuai dengan ketentuan internasional sebagai kesepakatan dengannya. Kemauan dari Amerika ini ialah kelanjutan dari protes yang diantar dengan Selandia Baru ihwal 18 masalah non-tarif dari pemerintah Indonesia untuk beberapa produk pertanian dan peternakan asal negara mereka. Beberapa produk impor itu yaitu diantaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. BACA: WTO Diminta Denda RI Rp 5 T, Mendag Buka Keran Impor Produk AS Lalu, Amerika dan Selandia Baru mengemukakan kebijakan Indonesia ini ke WTO. 23 Desember 2016, Indonesia harus terima kekalahan di sidang itu. Memang benar-benar ada usaha banding dari Kementerian Perdagangan, tapi balik lagi kalah sampai Kementerian Perdagangan dikabarkan telah kerjakan beberapa penyesuaian ketetapan untuk lakukan ketetapan WTO ini. Karena tidak suka, karenanya Amerika kembali mengadu ke WTO. Bukan sekedar Bayu, Guru Besar Ekonomi pPrtanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menerangkan pemerintah harus mencari jalan keluar elok atas tuntutan ini seperti jalan negosiasi. Indonesia dilihat bisa menggunakan instrumen lain seperti rokok kretek asal Indonesia yang diperlalukan diskriminatif oleh Indonesia. Jadi harus main pandai, tuturnya. Lalu terakhir, ekonom asal Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi. Menurut Fithra, kemauan ragu ini dapat gugur jika negosiasi dari Indonesia sukses. Aku rasa masih bisa, karena Amerika lebih suka bawa serta beberapa permasalahan ke ranah bilateral, tuturnya waktu dihubungi di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018. Dalam tempat yang berbeda, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerangkan ia telah bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat pada Juli tempo hari. Tapi toh pemerintah Indonesia kembali menyerah di muka Amerika dengan kembali membuka keran impor produk Amerika. “Tidak ada pilihan, sebab kita adalah anggota WTO, tuturnya di Bandung, Rabu, 8 Agustus 2018 atau hanya selang 48 jam setelah WTO memberitahukan adanya kemauan ragu dari Amerika. "" "